MataParlemen.id- Indonesia kini berada di persimpangan jalan dalam transisi energi nasional dalam menghadapi lonjakan kebutuhan listrik serta target emisi rendah. Untuk itu Komite II DPD RI mengambil langkah strategis dengan meninjau kembali urgensi pemanfaatan energi nuklir sebagai tulang punggung baru kelistrikan nasional.
“Hal ini menjadi penting mengingat kebutuhan energi listrik nasional terus meningkat, seiring pertumbuhan konsumsi listrik masyarakat serta tuntutan pemerataan akses energi hingga ke berbagai wilayah Indonesia,” ucap Anggota Komite II DPD RI Darmansyah Husein saat RDPU dalam rangka Inventarisasi Masalah Pengawasan atas UU No. 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (2/7/2026).
Darmansyah juga menambahkan bahwa Indonesia tengah berupaya keras melakukan transisi energi guna mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Sebagai sumber energi baru dengan emisi gas rumah kaca yang sangat rendah, nuklir dinilai sebagai solusi potensial dalam bauran energi nasional.
“Meskipun telah diamanatkan dalam UU No. 10 Tahun 1997, pemanfaatan teknologi nuklir untuk pembangkitan listrik hingga saat ini belum terealisasi secara maksimal. Indonesia tercatat belum memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) komersial sebagai penopang sistem kelistrikan nasional,” tutur Darmansyah.
Melalui forum RDPU ini, lanjutnya, Komite II DPD RI berharap mendapatkan gambaran mendalam terkait kondisi aktual pemenuhan listrik nasional serta arah kebijakan pemerintah ke depan. Fokus diskusi mencakup berbagai tantangan multidimensi mulai dari aspek regulasi, kesiapan kelembagaan, teknologi, standar keamanan, hingga upaya membangun penerimaan publik terhadap pengembangan PLTN.
“Hasil dari RDPU ini diharapkan menjadi landasan bagi kami dalam memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah guna mempercepat pemanfaatan energi nuklir yang aman dan berkelanjutan demi kedaulatan energi nasional,” imbuh Darmansyah.
Di kesempatan yang sama, Pakar Teknologi Nuklir Universitas Gadjah Mada Andang Widi Harto menegaskan bahwa PLTN memiliki peran strategis sebagai pemenuhan kebutuhan base load listrik dengan biaya pembangkitan yang terjangkau. “Nuklir tidak hanya krusial untuk mencapai target NZE, tetapi juga mampu menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan energi nasional di masa depan,” tegasnya.
Andang juga mengungkapkan bahwa pemanfaatan PLTN ke depan dapat diperluas, tidak terbatas pada pembangkitan listrik saja melainkan pemanfaatan energi termal untuk berbagai keperluan. “Indonesia perlu memiliki PLTN dengan spektrum daya yang variatif seperti berdaya besar dan berdaya kecil atau mikro,” pungkas Andang. (har)
