MataParlemen.id- Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, Magna sebagai gerakan moral anak bangsa menggelar kegiatan bertema “Bangkit dari Akar, Tumbuh untuk Semua”.
Acara tersebut dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, pelajar, serta warga lintas suku dan agama sebagai wujud semangat kebersamaan dalam menjaga persatuan bangsa.
Wakil Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Firman Soebagyo menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kegiatan seremonial.
“Peringatan 1 Juni bukan seremoni. Ini pengingat keras bahwa Pancasila adalah fondasi rumah besar bernama Indonesia. Kalau fondasinya retak, atapnya pasti bocor,” ujar Firman saat menanggapi pertanyaan awak media terkait peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).
Menurut Firman, terdapat tiga tantangan nyata yang membuat nilai-nilai Pancasila masih terasa jauh dari kehidupan sebagian masyarakat.
Pertama, kesenjangan ekonomi. Ia menilai sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia belum sepenuhnya dirasakan oleh petani, nelayan, pelaku UMKM, maupun para guru yang masih menghadapi berbagai hambatan dan regulasi yang memberatkan.
Kedua, polarisasi identitas. Firman menyebut sila ketiga tentang Persatuan Indonesia saat ini menghadapi ujian berat akibat perkembangan teknologi, penyebaran hoaks, serta maraknya politik identitas di media sosial.
Ketiga, lemahnya keteladanan. Menurut Firman, penerapan sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab harus dimulai dari para pejabat, elite pemerintahan, dan tokoh masyarakat.
Sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila, Magna meluncurkan tiga program konkret. Program pertama bertajuk, “Satu Desa Satu Pancasila”.
Yaitu diskusi rutin di desa dan kelurahan untuk membedah berbagai persoalan lokal melalui pendekatan nilai-nilai Pancasila, sekaligus memperkuat sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Program kedua adalah “Koperasi Merah Putih” yang bertujuan mendorong penguatan ekonomi berbasis gotong royong agar nilai keadilan sosial dapat diwujudkan secara nyata di tengah masyarakat.
Sementara program ketiga, “Sumpah Digital Beradab”, merupakan gerakan literasi digital untuk menolak ujaran kebencian dan memperkuat nilai kemanusiaan serta persatuan di ruang digital.
“Kami tidak minta Pancasila dihafal. Kami minta Pancasila dihidupi, dijiwai, dan dirasakan. Dari warung, sawah, pabrik, sampai kantor pemerintah. Kalau negara hadir untuk rakyat kecil, Pancasila akan hidup dengan sendirinya,” tegas Firman.
Anggota MPR RI yang aktif melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI hingga ke berbagai desa tersebut juga menekankan pentingnya pembudayaan Pancasila sejak usia dini melalui pendidikan formal.
Ia mengusulkan agar pembacaan Pancasila dilakukan secara rutin di sekolah-sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, disertai menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Menurutnya, budaya serupa juga dapat diterapkan di lingkungan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga pemerintah pusat.
“Dengan cara itu, ideologi Pancasila akan lebih mudah dipahami, dijiwai, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Firman.(har)
