MataParlemen.id – WAKIL Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menegaskan persoalan Papua harus menjadi perhatian serius negara karena menyangkut ruang hidup masyarakat, eksploitasi sumber daya alam, hingga arah pembangunan nasional di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Yorrys dalam Forum Group Discussion (FGD) antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) yang bertajuk “Terjebak Di Antara Dua Senjata: Ekspoitasi Sipil & Ruang Hidup Papua Di Bawah Bayang-Bayang PSN “, di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Temukan lebih banyakMenurut Yorrys, berbagai persoalan di Papua bukanlah isu baru. Selama ini, DPD RI menerima banyak aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa seperti PMKRI, terkait situasi sosial, lingkungan, dan pembangunan di Papua.
“Masalah Papua itu bukan masalah baru. Banyak organisasi dan kelompok masyarakat datang ke DPD menyampaikan berbagai persoalan. Karena itu kami melihat ini momentum yang tepat untuk didukung dan dibicarakan secara lebih serius,” kata Yorrys.
Ia mengungkapkan, DPD RI dalam sidang paripurna telah memutuskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Papua yang saat ini sedang dalam proses finalisasi.“Di pembukaan masa sidang kemarin sudah diputuskan bahwa DPD akan membentuk Pansus Papua.
Ini sedang diproses dan minggu depan diharapkan sudah disahkan. Pansus ini akan membahas berbagai persoalan Papua secara lebih fokus dan menyeluruh,” ujarnya.
Terkait polemik film dokumenter yang belakangan ramai diperbincangkan publik, Yorrys menilai substansi tayangan tersebut seharusnya dipahami secara utuh dan tidak semata dilihat dari judul yang dianggap provokatif.
“Kalau ditonton secara keseluruhan, film itu menjelaskan soal pengrusakan hutan yang terjadi di Indonesia, bukan hanya di Papua. Tetapi memang yang paling besar sekarang terjadi di Papua,” katanya.
Yorrys juga menegaskan tidak ada alasan untuk melarang pemutaran film tersebut. Menurutnya, di era keterbukaan saat ini, pelarangan terhadap karya atau diskusi publik justru tidak relevan.
“Kenapa harus dilarang? Ini era keterbukaan. Saya juga sudah tanyakan langsung kepada Menko Polkam dan ditegaskan bahwa tidak ada larangan resmi terkait pemutaran film itu,” tegas Senator asal Papua tersebut.
Dalam kesempatan itu, Yorrys turut menyoroti dampak eksploitasi hutan di Papua, khususnya terkait proyek strategis nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan, yang disebut mencapai sekitar 2,5 juta hektare.
“Yang paling parah sekarang itu dengan PSN di Merauke. Pertanyaannya, kalau hutan dibuka untuk padi dan tebu, kayu-kayu hasil pembukaan lahannya ke mana? Ini bukan lahan tandus. Ini hutan yang dibuka dan tentu merusak tatanan lingkungan serta ruang hidup masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta semua pihak terus menyuarakan persoalan pengrusakan hutan yang terjadi, baik di Papua maupun wilayah lain di Indonesia. Selain itu, Yorrys juga mengkritik pola pembebasan lahan yang dinilai tidak adil bagi masyarakat adat.
Ia menyoroti adanya laporan harga pembebasan tanah yang sangat rendah dan tidak manusiawi.“Penataan pola pembebasan lahan menurut saya keliru. Kenapa masyarakat tidak dijadikan mitra? Jadi ada rasa memiliki. Bukan hanya dibayar selesai dengan harga yang tidak manusiawi,” pungkasnya. (Jia)
