MataParlemen.id- Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan bahwa DPR RI tidak pernah mengeluarkan pernyataan dukungan untuk menutup Alfamart dan Indomaret di seluruh wilayah Indonesia.
“Saya sampaikan dan bisa disaksikan lewat rekaman rapat antara Komisi V DPR RI dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak ada pernyataan kami yang meminta Alfamart dan Indomaret supaya ditutup, terlampir akan kami lampirkan kesimpulan rapat sebagai bukti dokumen resmi keputusan rapat,” kata Lasarus, kepada wartawan, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Hal itu menanggapi informasi yang beredar melalui Instagram oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.
Dalam instagram tersebut menampilkan Ketua DPR RI Puan Maharani seolah mengeluarkan pernyataan bahwa DPR RI memberikan dukungan terkait penutupan Alfamart dan Indomaret tersebut.
Baca juga:
“Dalam instagram tersebut menampilkan Ibu Puan Maharani Ketua DPRRI yang sangat saya kagumi dan hormati dengan ini saya Lasarus.S.Sos.M.Si, menyatakan yang membuat pernyataan terkait sebaran Alfamart dan Indomaret tersebut adalah saya bukan Ibu Puan Maharani,” terang Lasarus.
Lasarus menegaskan, penyebar berita hoax melalui media sosial Instagram tersebut memiliki niatan tertentu dan tidak bertanggung jawab.
“Sekali lagi saya ingin sampaikan Instagaram yang beredar dengan menampilkan foto Ketua DPRRI Ibu Puan Maharani dengan tulisan” DPR DUKUNG MENTERI DESA TUTUP ALFAMART-INDOMARET DEMI KOPERASI DESA” adalah berita HOAX dan tendensius,” tegas Lasarus.
Lasarus menjelaskan, adapun pernyataan yang disampaikan adalah berdasarkan keluhan masyarakat terutama pedagang toko kelontong yang terpaksa harus ditutup karena kalah bersaing dengan konglomerat yang merambah bisnis sampai ke pelosok desa bahkan dusun di seluruh Indonesia.
Atas dasar itu, Lasarus menyampaikan pemikiran, agar gerai Alfamart dan Indomaret dibatasi cukup sampai Kabupaten dan Kecamatan.
Hal itu bertujuan agar roda perekonomian di desa serta memberi kesempatan kepada pedagang sembako di Desa dan Dusun serta Bumdes atau Koperasi Desa dapat berjalan.
“Saya menyampaikan pemikiran supaya Alfamart dan Indomaret cukup sampai kabupaten dan kecamatan saja, dengan pemikiran biarlah rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat desa dan dusun beri kesempatan kepada pedagang sembako di Desa dan Dusun serta Bumdes atau Koperasi Desa saja. Bukti rekaman bisa dilihat secara terbuka di laman pemberitaan resmi DPR,” tegas Lasarus.
Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, jika Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sudah berjalan, maka penyebaran bisnis minimarket harus disetop.
“Saya setuju sekali di forum terhormat ini, Pak Ketua, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop,” ujar Yandri, saat rapat dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 November 2025 silam.
Yandri menegaskan, pemerintah harus berpihak ke masyarakat desa. Dia menekankan, minimarket sudah terlalu merajalela, dan bahkan bisa menjadi ancaman untuk Kopdes Merah Putih.
“Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Ya itu artinya ya tidak apple to apple sebenarnya, kalau mereka sudah sangat besar sangat monopoli selama ini, ya tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes,” tuturnya.
Hal sama juga disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Menurutnya, pengelola Alfamart dan Indomaret untuk tidak lagi menambah gerai baru di wilayah pedesaan. Imbauan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Kopdes Merah Putih agar menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa.
Pemerintah ingin koperasi mengambil peran utama dalam distribusi barang kebutuhan sehari-hari di tingkat lokal.
“Jadi saya pernah ketemu dengan yang punya retail modern yang sebelah sana, saya bilang stop bikin retail modern di desa, biarkan di desa itu si kooperasi desa yang jualan retail barang-barangnya,” kata Ferry, Jumat (20/2/2026). (har)
