MataParlemen.id- Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, menerima pengaduan terkait kerusakan tebing di Sungai Progo yang mengancam Taman Doa Jatiningsih Kelurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman dan Taman Doa Wajah Kerahiman Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.
Hal tersebut disampaikan oleh Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Kevikepan Yogyakarta Barat, Keuskupan Agung Semarang, di Keraton Kilen, Sabtu (14/2/2026).
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Kepala Dinas Pariwisata DIY, serta perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO).
Pimpinan KPKC Romo Adi Wibowo mengatakan bahwa kerusakan tebing di Bantaran Sungai Progo sangat memprihatinkan, sehingga perlu dibangun tebing penguat sungai.
“Erosi selalu terjadi hampir di setiap tahun terutama karena hujan yang terus-menerus dan cuaca yang tidak memungkinkan,” ungkap Romi Adi.
Menanggapi hal tersebut, GKR Hemas menyampaikan bahwa persoalan sungai merupakan problem struktural yang telah lama terjadi. Ia menjelaskan pengerukan yang selama ini dilakukan bukan di pinggir sungai tetapi justru di tengah yang menjadi bantalan dari jembatan.
”Kalau disedot tengahnya, pasti runtuh ke samping-samping. Itulah penyebab lebih cepatnya erosi di tebing tersebut,” urai GKR Hemas.
Untuk menangani masalah tersebut, GKR Hemas menyarankan dinas terkait untuk segera membangun batu-batu penyangga. Namun, GKR Hermas sadar bahwa program tersebut terbentur keterbatasan anggaran akibat kondisi fiskal nasional yang berdampak luas pada daerah.
“Terus terang kita ini di dalam penganggaran APBN ini luar biasa, Pak. Semua lembaga itu dipotong (anggarannya-red), dan ini juga dialami semua daerah, sehingga perlu komunikasi bertahap dengan pemerintah pusat,” jelasnya.
Dari sisi teknis, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWSO, Vicky Ariyanti menjelaskan adanya kegiatan perbaikan ground seal di Sungai Progo serta peluang penanganan darurat melalui beronjong (penahan arus air) berbasis dana kebencanaan.
“Kalau memang berharap di tahun ini bisa, itu ya bisanya dari dana bencana dulu yang bisa jalan,” jelasnya, seraya menambahkan pentingnya pembaruan survei lapangan untuk menghitung kebutuhan aktual.
Vicky juga menyampaikan hasil kajian terkait dampak penambangan pasir. “Memang ada penurunan degradasi sungai itu antara 20 sampai 50 cm per tahun yang mempengaruhi stabilitas dasar sungai dan tebing,” ungkapnya.
Selain penanganan infrastruktur, audiensi ini juga membahas upaya pelestarian alam melalui bantuan bibit pohon. Kepala Dinas LHK DIY, Kusno Wibowo mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY telah memberikan dukungan berupa 6.000 bibit pohon.
Ke depannya, pihak gereja memohon dukungan lanjutan untuk mengelola lahan seluas 2,5 hektar milik Keuskupan Agung Semarang yang direncanakan sebagai laboratorium alam tanaman langka.
Menanggapi permohonan tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Aris Eko Nugroho, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi kembali.
Ia juga menawarkan dukungan berupa bibit kelapa genjah yang mulai produktif dalam waktu tiga tahun sebagai bagian dari upaya konservasi dan pemberdayaan ekonomi.
“Tahun ini kami sampai di bulan Februari ini masih ada bibit stok kami, ada bibit tanaman itu kurang lebih di 25.000 bibit sampai di bulan ini,” jelasnya.
Menutup audiensi, GKR Hemas menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan. “Kalau bisa lebih intensif berkomunikasi dan juga bisa membuahkan hasil seperti apa yang Bapak harap. Memang kami juga harus mau mendengar dan harus juga bisa menyelesaikan,” pungkas GKR Hemas. (har)
