MataParlemen.id-Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pentingnya melakukan penguatan pekerja migran. Langkah yang bisa dilakukan di antaranya memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pelatihan kerja.
Dengan begitu, para pekerja migran memiliki bekal keterampilan dan daya saing yang lebih kompetitif sebagai bekal kerja tinggi di luar negeri.
”Kami mendorong agra para calon pekerja migran ini dibekali keterampilan kerja dan perlu juga diberikan KUR,” ujar Gus Jazil–sapaan akrab Jazilul Fawaid saat menjadi Pimpinan Delegasi Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Rabu (12/11/2025).
Diketahui, NTB tercatat menjadi provinsi asal pekerja migran terbesar ke-4 nasional. Total ada 15.333 orang (23.56%) secara Nasional per Juni 2025.
Jumlah itu didominasi pekerja perempuan (60.45%). Mereka umumnya berasal dari daerah Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.
Menurut Gus Jazil, pekerja migran merupakan pahlawan devisa yang harus mendapatkan perhatian serius dari sisi pembiayaan dan peningkatan keterampilan.
Senada dengan Gus Jazil, Anggota Banggar DPR Fraksi PKB dari Dapil VIII NTB Mahdalena mengatakan, saat ini masyarakat kelas bawah di NTB masih banyak yang hidup dengan meminjam dana dari koperasi atau bahkan rentenir dengan bunga tinggi.
“Hampir 99% pelaku usaha kecil masih bergantung pada pinjaman koperasi berbunga tinggi. Jika ada KUR khusus untuk pekerja migran, ini bisa menjadi solusi agar mereka tidak jatuh ke jeratan rentenir,” tegas Mahdalena.
Kakanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, penyaluran KUR di NTB sudah mencapai 100%
Namun, hingga kini belum ada skema KUR khusus bagi PMI. Padahal NTB menjadi salah satu daerah penyumbang PMI terbesar di Indonesia.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Junanto Herdiawan menegaskan permasalahan pekerja migran tidak hanya pada akses pembiayaan sebelum keberangkatan, tetapi juga pada mekanisme pengiriman uang (remitansi) saat mereka sudah bekerja di luar negeri.
Menurutnya, efektivitas penyaluran kredit ke sektor produktif perlu terus ditingkatkan. “Penyaluran kredit yang efektif, seperti yang dilakukan BRI dengan fokus pada sektor pertanian harus menjadi contoh untuk daerah lain,” pungkasnya.
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada daerah dan masyarakat, khususnya dalam peningkatan akses pembiayaan dan perlindungan ekonomi bagi pekerja migran sebagai penyumbang devisa terbesar di Indonesia. (*)
