MataParlemen.id-Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafiuddin, mengusulkan kepada pemerintah pusat agar membentuk Badan Otorita Pengembangan Madura (BOPM) sebagai lembaga khusus yang berfungsi untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan Pulau Madura.
Syafiuddin menjelaskan, sebelumnya pemerintah telah memiliki Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) yang dibentuk pasca pembangunan Jembatan Suramadu. Namun, lembaga tersebut resmi dibubarkan pada tahun 2021.
“Sejak BPWS dibubarkan, pembangunan Madura tidak lagi memiliki badan otorita yang fokus dan terintegrasi. Karena itu, kami mendorong pemerintah pusat segera membentuk BOPM agar percepatan pembangunan Madura kembali memiliki arah yang jelas,” ujar Syafiuddin, Rabu (27/8/2025).
Menurutnya, keberadaan badan otorita khusus akan memberikan dampak besar bagi masyarakat Madura. Melalui BOPM, pemerintah pusat dapat mengeksekusi berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, hingga peningkatan perekonomian daerah.
“Pulau Madura memiliki potensi besar, baik dari sisi perikanan, pertanian, industri garam, maupun pariwisata. Jika dikelola melalui badan otorita, potensi ini bisa dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Syafiuddin.
Politisi asal Dapil Jawa Timur XI yang meliputi empat kabupaten di Pulau Madura itu mencontohkan, salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan BOPM adalah mendorong terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Madura.
“Dengan adanya KEK, investor akan lebih tertarik menanamkan modalnya. Hal ini tentu akan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Syafiuddin berharap, usulan ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat demi pemerataan pembangunan. Pemerintah pusat harus memberikan perhatian khusus kepada Madura, sehingga wilayah tersebut bisa semakin maju.
“Kami ingin Madura tidak lagi tertinggal dari wilayah lain di Jawa Timur. Dengan adanya BOPM, arah pembangunan Madura akan lebih terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dia menambahkan, badan otorita nantinya bisa berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) atau berdiri sendiri dan tergabung dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (*)
