MataParlemen.id-Presiden Prabowo Subianto meneken Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan di Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu Utara.
Penandatanganan ini untuk menyelesaikan permasalahan Pulau Enggano yang terisolasi karena dangkalnya alur Pelabuhan Pulau Baai.
Prabowo berharap inpres itu dapat mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano.
“Saya berharap rakyat Enggano tetap semangat. Kami akan terus bantu dan mendorong pembangunan Enggano. Sekarang ini saya tanda tangan inpres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano.” kata Prabowo dalam keterangan video dari tim media Prabowo, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Penandatanganan dilakukan usai Kepala Negara melakukan rapat dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan itu juga dihadiri Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya.
Penandatanganan Inpres tersebut disambut gembira oleh masyarakat Bengkulu, khususnya Gubernur Helmi Hasan.
ubernur Helmi Hasan menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas perhatian besar Presiden terhadap daerah tertinggal dan terluar seperti Enggano.
“Alhamdulillah. Ini menjadi kabar bahagia bagi seluruh masyarakat Bengkulu, khususnya Enggano. Inpres ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara,” ungkap Helmi.
Helmi menyebut, perjuangan agar Enggano mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat bukanlah hal yang instan. Sejak kegiatan retreat kepala daerah bersama pemerintah pusat, Helmi telah menyuarakan langsung perlunya percepatan pembangunan Enggano.
“Sejak retreat, kita sudah meminta agar Presiden Prabowo memberi perhatian khusus untuk Enggano,” jelasnya.
Tak hanya berhenti di situ, Gubernur juga aktif menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk dengan Sespri Presiden, Agung Surahman, serta Menteri Dalam Negeri.
“Kita juga terus komunikasi dengan Mendagri, hingga akhirnya Presiden mengeluarkan Inpres,” imbuhnya.
Helmi juga mengapresiasi dukungan banyak tokoh nasional yang turut menyuarakan pentingnya membangun Enggano, seperti Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI, hingga Wakil Presiden RI yang bahkan turun langsung ke Bengkulu.
“Ini semua adalah bentuk dukungan kuat untuk masyarakat Enggano agar tak tertinggal dalam pembangunan nasional,” tegas Helmi.
Dengan terbitnya Inpres ini, Helmi menekankan bahwa tidak ada lagi alasan untuk menunda penyelesaian berbagai persoalan klasik, salah satunya pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai.
“Wapres sudah turun, sekarang Presiden juga sudah turun tangan dan teken Inpres langsung. Tak ada lagi alasan. Sekarang saatnya bekerja dan wujudkan pembangunan nyata,” pungkas Gubernur.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengatakan DPR akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan Pulau Enggano yang terisolasi karena dangkalnya alur Pelabuhan Pulau Baai.
“Ketua DPR dan saya diminta berkomunikasi dengan Presiden untuk Pulau Enggano, penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan dengan komunikasi-komunikasi,” kata Dasco saat memberikan keterangan pers usai menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Dasco mengatakan dirinya yang akan mewakili pihak DPR RI untuk berkoordinasi dengan pemerintah, sebagaimana persetujuan dari Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dia pun menyebut berdasarkan komunikasi sementara dengan pemerintah, saat ini masih dilakukan pengerukan pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
Diketahui, sejak dua bulan terakhir, Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu mengalami pendangkalan alur sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas keluar masuk dermaga pelabuhan.
Pendangkalan tersebut juga mengganggu aktivitas pelayaran menggunakan kapal penyeberangan ke Pulau Enggano.
Adapun Pulau Enggano merupakan pulau terluar yang letaknya berada di tengah-tengah Samudera Hindia, sekitar 156 kilometer atau 90 mil laut dari Kota Bengkulu.
Untuk mencapai pulau terluar Indonesia di Bengkulu tersebut, salah satunya memanfaatkan transportasi laut.
Jika berlayar ke Pulau Enggano menggunakan kapal penyeberangan, maka akan membutuhkan waktu tempuh setidaknya selama 12 jam. (*)
